Sengketa Koreksi Pajak Masukan atas Jasa Konsultasi Teknik

Sebaliknya, wajib pajak menyatakan bahwa pihaknya berhak untuk mengkreditkan pajak masukan karena penyerahan yang dilakukan merupakan jasa kena pajak (JKP) yang terutang PPN. Selain itu, penyerahan tersebut dilakukan di dalam daerah pabean.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Kemudian, pada tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan oleh otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan DDTC.

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terkait dengan koreksi pajak masukan atas penyerahan jasa konsultasi teknik dan pembangunan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak tidak tepat.

Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 46427/PP/M.XI/16/2013 tanggal 14 Juli 2013, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 31 Oktober 2013.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya koreksi negatif pajak masukan Masa Pajak Juli 2009 senilai Rp274.475.477.

Pendapat Pihak Yang Bersengketa

PEMOHON PK selaku otoritas pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon PK tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi pajak masukan senilai Rp274.475.477.

Pemohon PK menerbitkan SKPLB dan melakukan koreksi negatif atas penyerahan jasa yang PPN nya harus dipungut sendiri oleh Termohon PK. Pemohon PK melakukan koreksi sebagian atas jumlah lebih bayar yang dihitung oleh Termohon PK.

Sebagai informasi, Termohon PK selaku pemberi jasa melakukan kerjasama dengan X Co sebagai penerima jasa yang berkedudukan di Australia. Selain itu, Pemohon PK menilai bahwa Termohon PK dan X Co merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN) yang berkedudukan di Australia. Menurut Pemohon PK, Termohon PK dan X Co melakukan kerja sama berupa jasa konsultasi bidang teknik dan perencanaan atas proyek pembangunan jalan yang dilakukan di luar daerah pabean Indonesia.

Secara umum, dalam proses pemeriksaan, Pemohon PK menyatakan bahwa secara umum Termohon PK melakukan penyerahan jasa konsultasi bidang teknik dengan dua pihak yang berbeda, yaitu transaksi dengan instansi pemerintah dan dengan X Co. Untuk transaksi dengan pemerintah dinyatakan terutang PPN dan dapat dikreditkan.

Sementara itu, penyerahan berupa jasa konsultasi teknik yang dilakukan oleh Termohon PK dengan X Co termasuk ke dalam penyerahan yang tidak terutang PPN. Sebab, penyerahan jasa tersebut terjadi antara pihak-pihak yang berada di luar daerah pabean Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) UU PPN yang menyatakan bahwa pajak masukan atas penyerahan yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, Pemohon PK berpendapat bahwa koreksi yang dilakukannya sudah benar dan layak untuk dipertahankan.

Sebaliknya, Termohon PK menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan Pemohon PK. Perlu diketahui, Termohon PK memiliki dua proyek dengan pihak yang berbeda. Kedua pihak tersebut yaitu X Co yang berstatus SPLN dan berkedudukan di Australia serta satu instansi pemerintah.

Dalam perkara ini, menurut Termohon PK, penyerahan jasa kepada X Co dilakukan di Indonesia. Fakta tersebut dapat dibuktikan secara kuat melalui kontrak dan aktivitas penyerahan jasa yang dilakukan. Atas dasar itu, Termohon PK menyatakan bahwa penyerahan jasa tersebut secara jelas dilakukan di dalam daerah pabean.

Kemudian, merujuk pada Pasal 4 huruf c UU PPN disebutkan bahwa penyerahan JKP di dalam daerah pabean dikenakan PPN. Oleh karena itu, Termohon PK menyatakan bahwa pajak masukan atas penyerahan JKP tersebut dapat dikreditkan.

Dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Pemohon PK yang menyatakan bahwa pajak masukan sehubungan dengan penyerahan jasa konsultasi teknik kepada X Co yang tidak dapat dikreditkan harus dibatalkan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 46427/PP/M.XI/16/2013 yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat. Setidaknya, terdapat dua pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, alasan-alasan atas koreksi positif pajak masukan yang dapat diperhitungkan untuk masa pajak Juli 2009 senilai Rp274.475.477 tidak dapat dibenarkan. Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan para pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kedua, menurut Mahkamah Agung, dalam perkara tersebut terdapat substansi berupa penyerahan JKP terjadi di dalam daerah pabean. Atas dasar itu, koreksi Pemohon PK tidak dipertahankan sehingga pajak masukan atas penyerahan jasa tersebut tetap dapat dikreditkan.

Oleh karenanya, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. (sap)