Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Rabu, 26 Februari 2025 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 26 FEBRUARI 2025 - 04 MARET 2025
Rabu, 19 Februari 2025 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 19 FEBRUARI 2025 - 25 FEBRUARI 2025
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB
KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL
Fokus
Reportase

Akhir 2024, Kemenkeu Catat Rasio Utang Pemerintah 39,36 Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
Akhir 2024, Kemenkeu Catat Rasio Utang Pemerintah 39,36 Persen

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat rasio utang pemerintah sebesar 39,36% terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir 2024.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono mengatakan rasio utang pemerintah terus menurun setelah mencapai puncaknya ketika pandemi Covid-19 sebesar 40,73% PDB pada 2021. Menurutnya, pengenaan utang pemerintah tetap dilaksanakan secara hati-hati.

"Ini tentunya juga pengelolaan utang yang semakin hati-hati dan prudent," katanya, dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Baca Juga: DEN Ingatkan Pemerintah soal Utang dan Penerimaan Pajak

Rasio utang pemerintah pada akhir 2024 ini masih terjaga di bawah batas aman sebesar 60% PDB berdasarkan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Meski demikian, rasio utang pemerintah tersebut memang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada akhir 2023, rasio utang tercatat hanya sebesar 39,21%.

Parjiono menyebut kinerja makrofiskal Indonesia secara umum masih terjaga meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global. Rasio pendapatan negara mengalami penurunan tipis dari 13,10% pada 2018 menjadi 12,84% pada 2024.

Baca Juga: Jaga Inflasi, BI Pertahankan Suku Bunga di 5,75 Persen

Meski demikian, Kemenkeu mencatat tren pemulihan penerimaan negara yang cukup kuat setelah pandemi Covid-19.

Kemudian, defisit fiskal berhasil dikendalikan dari 6,14% saat pandemi Covid-19 pada 2020 menjadi 2,29% pada 2024. Menurutnya, data ini mencerminkan kondisi fiskal yang cukup kuat dan terus berlanjut.

"Dengan langkah strategis ini, Indonesia tetap waspada dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan secara merata," ujarnya.

Baca Juga: Tak Ingin Tambah Utang, Thailand Bakal Optimalkan Penerimaan Pajak

APBN 2024 ditutup dengan defisit sebesar 2,29% terhadap PDB. Angka ini sama persis seperti yang ditargetkan pemerintah dalam UU APBN 2024.

Adapun mengenai APBN 2025, pemerintah merancangnya dengan defisit anggaran senilai Rp616,19 triliun atau 2,53% PDB. Pendapatan negara ditargetkan senilai Rp3.005,12 triliun, sedangkan belanja negara senilai mencapai Rp3.621,31 triliun. (sap)

Baca Juga: BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : utang pemerintah, utang luar negeri, utang Indonesia, ULN, Bank Indonesia, rasio utang, debt to GDP ratio, pembiayaan utang

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 13 Oktober 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Pastikan Penarikan Utang Pemerintah Dikelola dengan Baik

Selasa, 08 Oktober 2024 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tim Prabowo Tegaskan Utang Pemerintah Tak Bakal Dinaikkan Drastis

Senin, 07 Oktober 2024 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Pemerintah Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun Tipis

Jum'at, 27 September 2024 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

BI Terbitkan SRBI, Kemenkeu Klaim SBN Tidak Kalah Saing

berita pilihan

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:30 WIB
THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Berlakukan Pajak Turis pada Akhir Tahun

Jum'at, 28 Februari 2025 | 19:00 WIB
PMK 15/2025

Pemeriksaan Terfokus, Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos SPT yang Diperiksa

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN atas Penyerahan Jasa Asuransi Unit Link

Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pemeriksaan Fisik Barang Impor?

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:30 WIB
REKAP PERATURAN

Simak! Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit sepanjang Februari 2025

Jum'at, 28 Februari 2025 | 16:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Hati-Hati Penipuan Berkedok Pemutakhiran Data NPWP via Coretax

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:30 WIB
RPJMN 2025-2029

Masuk RPJMN 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi 2029 Ditarget Tembus 8%

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:21 WIB
KONSULTASI PAJAK

Bangun Usaha di Kawasan Industri? Ini Menu Insentif Perpajakannya

Jum'at, 28 Februari 2025 | 15:00 WIB
SELEBRITAS

Ajak WP Segera Lapor SPT Tahunan, Jonatan Christie: Jangan Ditunda

Jum'at, 28 Februari 2025 | 14:30 WIB
KEP-67/PJ/2025

Tak Kena Sanksi! PPh Masa Januari 2025 Disetor Paling Lambat Hari Ini