Bareng Menkeu se-Asean, Sri Mulyani Jelaskan Strategi RI Hadapi Trump

"Semua menkeu Asean menjelaskan kondisi ekonomi terkini akibat kebijakan Presiden Trump, langkah menangani dan memitigasi risiko, dan upaya negosiasi dengan Amerika Serikat," katanya di Instagram, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

Sri Mulyani mengatakan pembahasan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump menjadi menjadi pembuka dalam Pertemuan Menteri Keuangan Asean. Trump menerapkan tarif resiprokal tersebut kepada lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar AS secara tidak adil.

Kebijakan AS tersebut meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system) seperti World Trade Organization (WTO) dan Bretton Wood Institutions. Sistem ini sebenarnya diciptakan sendiri oleh AS pasca-Perang Dunia II untuk menciptakan kemajuan ekonomi bersama, tetapi memicu relokasi pabrik/manufaktur ke luar AS dan menciptakan pengangguran.

Dengan langkah tersebut, setiap negara harus melakukan negosiasi langsung bilateral dengan AS. China pun memutuskan melakukan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan, yang kemudian dibalas kembali oleh AS dengan menaikkan tarif dagang hingga 125%.

Dia menyebut Asean memiliki ukuran ekonomi mencapai US$ 3 triliun dan populasi lebih dari 650 juta jiwa. Kondisi ini membuat Asean memiliki potensi untuk meningkatkan kerja sama dalam menjaga dan memperkuat ekonomi regional.

Menurutnya, Indonesia juga terus memperkuat ketahanan ekonomi dengan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri. Secara bersamaan, Indonesia melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi di dalam negeri dan kepentingan bersama dunia.

"Ini merupakan mandat konstitusi, di mana Indonesia harus turut serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," ujarnya.

Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah menghadapi guncangan global tersebut. Misal, penurunan tarif bea masuk atas semua barang impor dari AS dan PPh Pasal 22 impor.

Kemudian terkait dengan ekspor, pemerintah bakal menyesuaikan tarif bea keluar atas ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Selain itu, Kemenkeu akan mempercepat proses penerbitan kebijakan trade remedies yang meliputi bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, dan bea masuk safeguard. (sap)