Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Begini Respons Mendikbud Soal Pajak Bertutur

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Respons Mendikbud Soal Pajak Bertutur

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah meresmikan program Pajak Bertutur pada Jumat (11/8) lalu secara serentak di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi sarana untukmenciptakan masyarakat yang lebih melek pajak di masa depan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pendidikan pajak yang ditanamkan sejak dini merupakan hal yang positif untuk menciptakan generasi selanjutnya yang lebih memahami peran pentingnya pajak terhadap negara.

“Saya apresiasi tinggi pada Program Pajak Bertutur. Saya rasa ini sangat futuristik dalam potret pembangunan Indonesia. Program ini tidak hanya selesai di penandatanganan MoU. Tapi harus ada kelanjutan agar lebih optimal,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Jumat (11/8).

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, Perbaikan Coretax Tak Boleh Molor

Muhadjir menyatakan anggaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar didanai oleh penerimaan pajak. Maka pembangunan tersebut butuh pasokan dana dari sektor pajak melalui tingkat kepatuhan masyarakat.

Di samping itu, dia pun mengakui anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud berasal dari sokongan penerimaan pajak. Setidaknya 20% dari anggaran APBN dialokasikan untuk Kemendikbud, namun anggaran itu masih perlu di sebar ke Kementerian/Lembaga lain yang berperan memajukan pendidikan nasional.

Menurutnya dalam perjalanan program itu perlu melibatkan institusi lain untuk memperlancar dan bersama-sama menjalankan Pajak Bertutur. Mengingat, sementara ini baru Ditjen Pajak bersama Kemendikbud dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Baca Juga: Apa Saja Tugas dari Seorang AR Pajak? Simak di Sini

“Saya kira nanti perlu melibatkan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), serta Gubernur maupun Wali Kota terkait supaya bersama-sama menjalankan program ini,” pungkasnya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ditjen pajak, pajak bertutur, pendidikan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Februari 2025 | 18:45 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak Digital Tembus Rp774,8 Miliar di Januari 2025

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:04 WIB
CORETAX SYSTEM

Banyak Keluhan terkait Coretax, Ombudsman Ingatkan DJP Soal Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 15:00 WIB
CORETAX DJP

Tagih Tunggakan WP, DJP Bisa Kirim Surat Teguran Langsung Via Coretax

Sabtu, 25 Januari 2025 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Pemilik Usaha Meninggal Dunia, Siapa yang Ajukan Sertel di Coretax?

berita pilihan

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Kinerja PNBP Migas Bergantung ke Hal-Hal yang Fluktuatif, Apa Saja?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP, Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu Perlu Diajukan Ulang?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:13 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Perhatian! Ada 1 Lokasi USKP yang Dipindahkan

Rabu, 14 Mei 2025 | 16:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Penerimaan Negara, Tembaga Bakal Masuk SIMBARA pada 2026

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Utilisasi, Industri Elektronik Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:00 WIB
SE-05/PJ/2022

Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif, Siapa itu WP Strategis?

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Soal RUU Perampasan Aset, Prabowo Sudah Komunikasi dengan Ketum Parpol