Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

A+
A-
0
A+
A-
0
Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

Ilustrasi. Sejumlah pekerja mengerjakan pembangunan perpanjangan kereta LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai di Manggarai, Jakarta, Jumat (12/7/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku usaha sektor konstruksi untuk tidak membanting harga serta merta hanya untuk memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasalnya, kompetisi pelaku usaha untuk menekan harga perkiraan sendiri (HPS) pada saat lelang berpotensi menurunkan kualitas dari infrastruktur yang sedang dibangun.

"Kalau sudah membanting harga, itu yang tidak baik. Supaya menang proyek, HPS-nya turun di bawah 80%. Kalau sudah begini, yang jadi korban pastinya kualitas. Pasirnya dibanyakin, semennya dikurangi, besinya dikecilin," ujar Jokowi, dikutip Kamis (1/8/2024).

Baca Juga: Tingkatkan Kemantapan Jalan Daerah, Prabowo Bakal Terbitkan Inpres

Untuk diketahui, HPS adalah perkiraan harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) setelah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN. HPS dihitung berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

HPS memiliki 3 fungsi, yakni sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, dan dasar untuk menetapkan nilai jaminan pelaksanaan terhadap penawaran yang nilainya kurang dari 80% dari HPS.

"Kalau HPS-nya sudah di bawah 80%, jangankan soal estetika, jangankan soal landscape, jangankan soal lingkungan, jadi baik saja belum tentu," kata Jokowi.

Baca Juga: Pemasukan Opsen PKB dan BBNKB Bakal Dipakai 100% untuk Perbaikan Jalan

Berkaca pada kondisi ini, Jokowi meminta para pelaku usaha untuk menjaga kualitas dari konstruksi yang dikerjakannya. Pasalnya, ke depan infrastruktur harus dibangun dengan memperhatikan estetika dan lingkungan, bukan asal jadi.

"Mestinya kita ini sudah melangkah lebih ke level atas, bukan hanya konstruksinya, melainkan juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti ke sana, tidak hanya membangun beton, beton, beton," ujar Jokowi. (sap)

Baca Juga: Luhut dan Airlangga Bentuk Tim untuk Evaluasi Hambatan Investasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infrastruktur, pembangunan infrastruktur, proyek infrastruktur, lelang proyek, proyek pemerintah, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 09 Oktober 2024 | 11:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi dan Prabowo Kompak Setujui Kenaikan Tunjangan Hakim

Rabu, 09 Oktober 2024 | 10:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Jokowi Tetapkan 2 KEK Baru di BSD Kabupaten Tangerang dan Batam

Minggu, 06 Oktober 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pindah Ibu Kota ke IKN, Presiden Jokowi: Jangan Dikejar-kejar

Rabu, 25 September 2024 | 13:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Investasi Asing Mulai Terealisasi, Jokowi Yakinkan IKN Tetap Menarik

berita pilihan

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Putus Rantai Kemiskinan, 100 Sekolah Rakyat Akan Dibangun Tiap Tahun

Sabtu, 10 Mei 2025 | 09:00 WIB
KOTA SUKABUMI

Sukabumi Akan Pajaki Kedai Kopi, Tarifnya 5%

Sabtu, 10 Mei 2025 | 08:30 WIB
FASILITAS KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Terealisasi Rp1,33 Triliun pada Kuartal I/2025

Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:30 WIB
WEEKLY TAX NEWS ROUNDUP

Finally! By the End of July, Coretax Will Be Bug-Free

Sabtu, 10 Mei 2025 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Akhirnya! Akhir Juli Coretax Bakal Bebas dari Gangguan Sistem

Jum'at, 09 Mei 2025 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Berangkat Haji 2025? Impor Barang Kiriman Jemaah Bisa Bebas Bea Masuk

Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF Dorong Negara Fokus Reformasi Pajak di Tengah Gejolak Tarif AS

Jum'at, 09 Mei 2025 | 19:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Akibat Lebih Bayar 2024, PPh Pasal 21 Januari-Februari 2025 Tertekan