Pemerintah Mulai Susun Peraturan terkait Cukai Minuman Berpemanis

"Kalau besarannya, pastinya kita tidak akan kemudian memberikan beban yang terlalu berat pada awal pengenangan karena kami juga memperhatikan kondisi industri," katanya, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

Akbar menuturkan pemerintah terus bersiap melaksanakan cukai MBDK, yang direncanakan paling cepat semester II/2025. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan peraturan pemerintah beserta aturan teknisnya sepertinya peraturan menteri keuangan dan peraturan dirjen bea dan cukai.

Dia menambahkan tidak semua produk MBDK akan dikenakan cukai karena penjualannya dilakukan secara on-trade dan off-trade. On-trade merujuk pada penjualan MBDK yang sudah dikemas di pabrik, sedangkan off-trade merupakan penjualan MBDK yang dikemas di gerai-gerai.

Dalam perumusannya, pemerintah juga akan memperhatikan beban administrasi yang ditanggung otoritas dan pelaku usaha dalam pengenaan cukai MBDK. Soal besaran tarif, pengenaan cukai MBDK di negara lain juga dijadikan referensi.

Mengenai penentuan threshold kandungan gula dalam MBDK yang dikenakan cukai, Kemenkeu akan membahas rekomendasi asupan tambahan gula yang sehat bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Memang prioritas utama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan konsumsi gula tambahan di masyarakat. Semata-mata tidak kepada optimalisasi penerimaan atau revenue," ujar Akbar.

Sebagai informasi, pemerintah telah mewacanakan pengenaan cukai MBDK dan menyampaikannya kepada DPR pada awal 2020. Pemerintah dan DPR kemudian mematok target penerimaan cukai MBDK untuk pertama kalinya pada APBN 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Setelahnya, target cukai MBDK rutin dimasukkan dalam APBN. Pada APBN 2025, penerimaan cukai MBDK ditargetkan senilai Rp3,8 triliun. (rig)