Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Setoran Pajak Seret, Ini Rencana Langkah Lanjutan DJP

A+
A-
12
A+
A-
12
Setoran Pajak Seret, Ini Rencana Langkah Lanjutan DJP

Ilustrasi logo DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan hingga April 2019 hanya mencatatkan pertumbuhan 1,02%. Otoritas akan menempuh sejumlah cara untuk mengamankan target penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan setidaknya empat aspek kebijakan utama yang akan dilakukan pada tahun ini. Keempat aspek tersebut akan dioptimakan untuk mengejar target penerimaan tahun ini senilai Rp1.577,6 triliun.

Pertama, melakukan edukasi dan pelayanan kepada wajib pajak. DJP, disebutnya, akan mengedepankan aspek ini dalam mengerek kepatuhan sukarela wajib pajak. “Ke depan DJP akan melakukan beberapa kegiatan dan yang pertama adalah mengedepankan edukasi,” katanya di Kantor Kemenkeu, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga: WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Kedua, melakukan pengawasan. Pada aspek ini, otoritas pajak diakui mempunyai modal berharga. Pasalnya, data automatic exchange of information (AEoI) dan keterbukaan infromasi keuangan dalam negeri menjadi alat DJP melakukan pengawasan.

Ketiga, melakukan pemeriksaan. Aspek ini menjadi salah satu andalan otoritas pajak dalam mengejar penerimaan. Dia mengatakan hal ini terbukti dari setoran pajak yang didapat melalui jalur pemeriksaan masih bisa tumbuh double digit.

“Pemeriksaan akan terus dilakukan. Sejauh ini hasil dari pengawasan dan pemeriksaan pertumbuhannya masih 11%,” ungkap Robert.

Baca Juga: DJP Ungkap Progres Perbaikan Latensi Coretax, Begini Perinciannya

Keempat, menggencarkan kembali reformasi perpajakan. Perbaikan dalam aspek administratif dan kebijakan akan menjadi garapan DJP hingga akhir tahun ini. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan secara masif dalam beberapa tahun lalu akan dilanjutkan kembali.

“Secara umum itu yang akan kita lakukan secara bertahap,” imbuh Robert. (kaw)

Baca Juga: Perlukah Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Dinaikkan? Ini Kata Apindo

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan pajak, DJP, APBN 2019

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 Mei 2025 | 07:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Perbaikan Coretax Tak Boleh Molor

Rabu, 07 Mei 2025 | 20:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Apa Saja Tugas dari Seorang AR Pajak? Simak di Sini

Rabu, 07 Mei 2025 | 16:40 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setelah Terkontraksi 19%, Kinerja Pajak Diyakini Segera Membaik

Rabu, 07 Mei 2025 | 15:30 WIB
CORETAX SYSTEM

Ada Celah Keamanan Siber di Coretax, DJP Klaim Sudah Ditangani

berita pilihan

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Kinerja PNBP Migas Bergantung ke Hal-Hal yang Fluktuatif, Apa Saja?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP, Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu Perlu Diajukan Ulang?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:13 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Perhatian! Ada 1 Lokasi USKP yang Dipindahkan

Rabu, 14 Mei 2025 | 16:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Penerimaan Negara, Tembaga Bakal Masuk SIMBARA pada 2026

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Utilisasi, Industri Elektronik Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:00 WIB
SE-05/PJ/2022

Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif, Siapa itu WP Strategis?

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Soal RUU Perampasan Aset, Prabowo Sudah Komunikasi dengan Ketum Parpol