Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Komunitas
Selasa, 13 Mei 2025 | 16:09 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Selasa, 13 Mei 2025 | 13:35 WIB
DDTC ACADEMY - ADIT EXAM PREPARATION COURSE
Rabu, 07 Mei 2025 | 07:48 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Selasa, 06 Mei 2025 | 13:05 WIB
DDTC EXECUTIVE INTERNSHIP PROGRAM
Fokus
Reportase

Bertemu Dubes AS, Sri Mulyani Bahas Negosiasi Tarif Dagang

A+
A-
1
A+
A-
1
Bertemu Dubes AS, Sri Mulyani Bahas Negosiasi Tarif Dagang

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdir.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas dampak kebijakan tarif bea masuk di Amerika Serikat (AS) saat bertemu Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir.

Sri Mulyani mengatakan pertemuannya dengan Lakhdhir menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia-AS di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global. Menurutnya, Indonesia juga telah menyiapkan serangkaian langkah untuk menghadapi kebijakan tarif di AS.

"Kami berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar isu ini dapat diselesaikan," katanya melalui akun Instagram @smindrawati, Kamis (17/4/2025).

Baca Juga: Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Sri Mulyani mengatakan kebijakan tarif di AS telah menjadi isu global yang mempengaruhi banyak negara. Indonesia dan AS pun perlu segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan kepentingan ekonomi kedua negara.

Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor resiprokal ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Atas barang impor dari Indonesia, AS mengenakan bea masuk resiprokal sebesar 32%.

Kebijakan tarif AS ini semula dijawalkan mulai berlaku pada 9 April 2025, tetapi kemudian ditunda selama 90 hari.

Baca Juga: AS dan China Sepakat Pangkas Bea Masuk Selama 90 Hari

Selain soal kebijakan tarif di AS, pada pertemuan ini juga disinggung pelaksanaan APBN 2025. Kepada Lakhdir, Sri Mulyani menceritakan APBN 2025 didesain untuk mendukung sejumlah program yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Contohnya, anggaran untuk mewujudkan program makan bergizi gratis, memberikan perlindungan sosial, serta membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Meski demikian, dia meyakinkan pelaksanaan APBN 2025 tetap prudent dan berkelanjutan.

"It was a very productive discussion," ujarnya. (dik)

Baca Juga: Hadapi Kebijakan Tarif AS, Pemerintah Didesak Beri Insentif Pajak

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : perdagangan, tarif impor bea masuk, Donald Trump, Amerika Serikat, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 29 April 2025 | 09:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Percepatan Perundingan dengan AS, Prabowo Bentuk 3 Satgas

Senin, 28 April 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bertemu Menkeu Jerman, Sri Mulyani Bahas Aksesi OECD Hingga Tarif AS

Senin, 28 April 2025 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN LOGISTIK

Dwelling Time Tercatat Rata-Rata 2,6 Hari pada Maret 2025 

Minggu, 27 April 2025 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Trump Akhirnya Bakal Turunkan Tarif Bea Masuk atas Barang China

berita pilihan

Rabu, 14 Mei 2025 | 19:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Persoalan Pajak Internasional Ikut Dibahas di Pertemuan ADB, Ada Apa?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Kinerja PNBP Migas Bergantung ke Hal-Hal yang Fluktuatif, Apa Saja?

Rabu, 14 Mei 2025 | 18:00 WIB
CORETAX SYSTEM

WP Diberi Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP, Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu Perlu Diajukan Ulang?

Rabu, 14 Mei 2025 | 17:13 WIB
UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Perhatian! Ada 1 Lokasi USKP yang Dipindahkan

Rabu, 14 Mei 2025 | 16:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Penerimaan Negara, Tembaga Bakal Masuk SIMBARA pada 2026

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pacu Utilisasi, Industri Elektronik Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 14 Mei 2025 | 15:00 WIB
SE-05/PJ/2022

Jadi Sasaran Penelitian Komprehensif, Siapa itu WP Strategis?

Rabu, 14 Mei 2025 | 14:45 WIB
RUU PERAMPASAN ASET

Soal RUU Perampasan Aset, Prabowo Sudah Komunikasi dengan Ketum Parpol