Kemenkeu: Kebijakan DHE SDA Tak Dimasalahkan AS dalam Negosiasi

"Ini sudah kami jelaskan ke pihak USTR [US Trade Representative] dan mereka cukup mengerti, dan ini tidak menjadi masalah," katanya dikutip pada Kamis (1/5/2025).

Febrio mengatakan pemerintah saat bernegosiasi dengan AS pada pekan lalu sudah menjelaskan setiap fitur dalam kebijakan DHE SDA. Sebagaimana diatur dalam PP 36/2023 s.t.d.d PP 8/2025, pemerintah kini mewajibkan penempatan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.

Penempatan DHE SDA ini dilakukan pada rekening khusus. Namun, pemerintah juga telah mengatur penggunaan DHE SDA yang ditempatkan ke rekening khusus untuk 5 keperluan.

Pertama, penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. Kedua, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing. Keempat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal, yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia tetapi hanya sebagian, tersedia tetapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri, dalam bentuk valuta asing.

Kelima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadan barang modal dalam bentuk valuta asing.

"Di samping itu, penempatan DHE yang kita sediakan di dalam negeri menawarkan yield yang kompetitif secara market sehingga tidak merugikan pelaku usaha," ujar Febrio.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah juga mengatur penghasilan atas penempatan DHE SDA dapat diberikan tarif pajak yang lebih rendah, serta eksportir dapat ditetapkan sebagai eksportir bereputasi baik.

Berdasarkan PP 22/2024, diatur pemberian insentif pajak apabila DHE SDA ditempatkan pada instrumen moneter/keuangan tertentu. Atas penghasilan dari instrumen moneter dan/atau keuangan tertentu yang dananya dalam valuta asing, dikenai PPh final dengan tarif sebesar 0% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan.

Sementara atas penghasilan dari instrumen moneter dan/atau keuangan tertentu yang dananya dikonversi dari valuta asing ke mata uang rupiah, tarif PPh final 0% berlaku untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan atau lebih dari 6 bulan.

Sebelumnya, AS berencana mengenakan bea masuk resiprokal sebesar 32% atas seluruh barang impor dari Indonesia mulai 9 April 2025. Namun, implementasi bea masuk resiprokal tersebut ditunda selama 90 hari.

Menurut AS, bea masuk resiprokal sebesar 32% dikenakan sebagai respons atas beragam kebijakan nontarif yang diberlakukan oleh Indonesia, termasuk kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri. (dik)