Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 03 Maret 2025 | 08:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Fokus
Reportase

Mengapa Dinamai Kabinet Indonesia Maju? Ini Penjelasan Presiden Jokowi

A+
A-
3
A+
A-
3
Mengapa Dinamai Kabinet Indonesia Maju? Ini Penjelasan Presiden Jokowi

Pengumuman jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo telah melantik jajaran menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju merupakan nama kabinet yang berada di bawah periode kedua kepemimpinan Jokowi untuk lima tahun mendatang.

Mengutip informasi dari laman resmi Setkab, 38 nama yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini didominasi oleh para profesional, yaitu sebanyak 22 orang. Sementara, para menteri dari partai politik hanya 16 orang.

Setelah pelantikan para menteri, Presiden Joko Widodo memberikan sedikit keterangan kepada awak media, berikut kutipannya.

Baca Juga: Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

***

Alhamdullilah, pelantikan kabinet Indonesia Maju tadi telah selesai dilakukan dan setelah ini ya, langsung kita akan bekerja.

Kenapa dinamai Kabinet Indonesia Maju?

Baca Juga: Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Ya ini dalam 5 tahun kemarin kita kan kerja, kerja, kerja. Ini arahnya lebih dikerucutkan untuk mengantarkan Indonesia maju.

Adakah target 100 hari?

Enggak ada, enggak ada target 100 hari karena kita ini kan melanjutkan dari yang sebelumnya. Yang jelas, kita ingin mengejar, yang pertama berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Ini kita lakukan dengan menarik investasi sebanyak-banyaknya.

Baca Juga: Rapat Paripurna Sepakati Komisi DPR Bertambah Jadi 13

Saya sudah sampaikan kepada menteri-menteri kemarin saat bertemu satu-satu, bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkret. Hal-hal ruwet, yang ribet, disederhanakan. Kemudian, tentu saja prioritas utama kita lima tahun ke depan adalah pembangunan manusia.

Semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara ramai-ramai sehingga memunculkan sebuah daya saing, memunculkan sebuah competitiveness index yang meloncat lebih baik. Yang terakhir, penggunaan APBN yang fokus dan terarah.

Bagaimana dengan masih banyaknya regulasi penghambat investasi?

Baca Juga: Seluruh Calon Menteri Undangan Prabowo Nyatakan Sanggup, Ini Daftarnya

Itu yang sudah saya sampaikan kemarin di pelantikan presiden dan wakil presiden bahwa akan dilakukan dengan cepat lewat omnibus bus law. 74 undang- undang nanti semuanya akan direvisi dengan omnibus law.

Dikti berada di mana?

Dikti ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga: Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Terkait dengan adanya beberapa ketua umum partai politik di jajaran menteri, Apa mereka harus mundur dari jabatannya di partai?

Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua umum partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu. Dan ternyata tidak ada masalah. Dari pengalaman itulah, kita memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap.

Pengganti Kapolri?

Baca Juga: Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Pengganti Kapolri, sudah kami ajukan juga hari ini ke DPR, Pak Idham Azis Kabareskrim. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Presiden Jokowi, Jokowi, Kabinet Indonesia Maju

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Agustus 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset dengan Cepat

Jum'at, 23 Agustus 2024 | 17:45 WIB
BANTUAN SOSIAL

Bantuan Beras Oktober Ditargetkan Tersalur Sebelum Pilkada Dimulai

Selasa, 20 Agustus 2024 | 12:30 WIB
PILKADA 2024

Jokowi Naikkan Tukin Pegawai KPU sebesar 50 Persen

Selasa, 20 Agustus 2024 | 12:00 WIB
PILKADA 2024

Jelang Pilkada Serentak, Jokowi: Masalah di Masa Lalu Jangan Terulang

berita pilihan

Senin, 03 Maret 2025 | 17:05 WIB
BATU BARA DAN MINERAL

Harga Batu Bara Acuan Ditetapkan US$128,24 untuk Periode I Maret 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Bahlil Minta Kepala Daerah Tak Persulit Perizinan Migas

Senin, 03 Maret 2025 | 16:37 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Ditanggung Pemerintah atas Tiket Mudik, Download di Sini!

Senin, 03 Maret 2025 | 16:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif Rp3 Miliar, Tersangka Ditahan Kejaksaan

Senin, 03 Maret 2025 | 16:07 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Perlakuan Pajak bagi Pembayar Zakat di Berbagai Negara, Seperti Apa?

Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu BAPA dalam Audit Kepabeanan?

Senin, 03 Maret 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tarif Jalan Tol Didiskon 20 Persen selama Mudik Lebaran, Ini Kata AHY

Senin, 03 Maret 2025 | 14:15 WIB
MINYAK KELAPA SAWIT

Harga Referensi Turun, Tarif Bea Keluar CPO US$124/MT di Februari 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 14:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertama dalam 25 Tahun, RI Deflasi Tahunan 0,09% di Februari 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 14:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Bisa Tambah Jam Layanan Khusus untuk Terima SPT Tahunan