Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Fokus
Reportase

Sama Persis dengan Target di UU, APBN 2024 Defisit 2,29 Persen PDB

A+
A-
0
A+
A-
0
Sama Persis dengan Target di UU, APBN 2024 Defisit 2,29 Persen PDB

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Januari 2025.

JAKARTA, DDTCNews - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan defisit sebesar 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit ini sama persis seperti yang ditargetkan pemerintah dalam UU APBN 2024. Padahal, pemerintah dalam Laporan Semester I/2024 sempat memperkirakan defisit bakal melebar hingga 2,7% PDB.

"Kenapa waktu itu kami sampaikan outlook yang sangat berbeda dengan rancangan awal? Karena memang di semester I/2024 kita mengalami tekanan yang sungguh luar biasa," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (6/1/2025).

Baca Juga: Arthur Laffer Sarankan Skema Flat Tax, Begini Respons Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan Pada pemerintah dalam APBN 2024 merancang defisit senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB. Sementara outlook defisit anggaran 2024 yang disampaikan dalam Laporan Semester I/2024 kepada DPR dan kabinet adalah Rp609,7 triliun atau 2,7% dari PDB.

Dia menjelaskan terdapat berbagai tantangan yang terjadi pada semester I/2024 sehingga berdampak pada kontraksi penerimaan negara. Penerimaan negara pada saat itu tercatat mengalami kontraksi sebesar 6,2%.

Di sisi lain, terdapat kenaikan kebutuhan belanja negara untuk meredam dampak guncangan terhadap ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

Baca Juga: DJP-Satgassus Polri Akan Kolaborasi Kejar Aktivitas Ekonomi Ilegal

Beberapa tantangan yang terjadi pada semester I/2024 antara lain akibat situasi geopolitik yang memanas, perlambatan ekonomi China, kenaikan harga minyak, serta fenomena el nino. Pada situasi tersebut, inflasi Indonesia meningkat, nilai tukar rupiah melemah, serta yield SBN mengalami kenaikan.

Memasuki semester II/2024, Sri Mulyani menyebut kinerja ekonomi global mulai membaik seiring dengan respons kebijakan di berbagai negara walaupun eskalasi perang di Timur Tengah belum menurun. Pada semester II/2024, tekanan harga minyak telah mereda, serta terjadi peningkatan harga komoditas andalan ekspor Indonesia seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit.

Penerimaan negara pun mampu tumbuh sebesar 2,1%, yield SBN lebih kompetitif, inflasi terkendali, serta tekanan terhadap rupiah mereda.

Baca Juga: Polri Bikin Satgassus Penerimaan Negara, Ini Kata Sri Mulyani

Menurutnya, hal tersebut pada akhirnya membuat APBN dapat berjalan lebih optimal dalam melindungi masyarakat di tengah suasana ekonomi dan geopolitik yang terus bergerak dinamis.

"Tentu pada saat yang sama APBN sendiri harus tetap terjaga sehat," ujarnya.

Secara terperinci, Sri Mulyani memaparkan realisasi asumsi dasar makro pada APBN 2024. Pertumbuhan ekonomi pada 2024 terealisasi 5,0% (year on year/yoy, outlook). Angka ini sedikit di bawah asumsi pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam APBN 2024, yakni 5,2%.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Masih Kontraksi 10,1% hingga Mei 2025

"Jadi untuk keseluruhan tahun, growth masih di 5%. Dari asumsi APBN 2024 5,2%," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya, tingkat inflasi sepanjang 2024 tercatat 1,57%, di bawah asumsinya 2,8% pada APBN 2024. Angka inflasi nasional sempat mencapai puncaknya sebesar 3,1% pada April 2024 lalu, seiring dengan momentum libur panjang dan Lebaran.

Kemudian, Sri Mulyani melanjutkan, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan karena berbagai faktor global termasuk kebijakan Fed Fund rate. Kurs rupiah ditutup pada angka Rp16.162 per dolar AS, lebih lemah dari asumsinya Rp15.000 per dolar AS. Lalu, yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun terealisasi 7%, di atas asumsinya 6,7%.

Baca Juga: APBN Cetak Defisit Rp21 Triliun Akhir Mei 2025, Ini Kata Sri Mulyani

Harga minyak Indonesia yang sempat mendekati 90 dolar AS per barel, secara keseluruhan tahun tercatat senilai 71,6 dolar AS per barel. Angka ini lebih rendah dari asumsi dasar makro untuk harga minyak Indonesia senilai 82 dolar AS per barel.

Produksi migas juga terealisasi di bawah asumsi dasar. Migas nasional diproduksi sebanyak 571.700 barel per hari, di bawah asumsi dasar yang tertuang pada APBN 2024, yakni 635.000 barel per hari. Di sisi lain, produksi gas bumi juga terealisasi 973.000 barel setara minyak per hari, lebih rendah dari asumsinya 1.033.000 barel setara minyak per hari.

Keseluruhan realisasi asumsi dasar makro di atas, menentukan postur APBN 2024. APBN 2024 mematok pendapatan negara senilai Rp2.802,3 triliun, terdiri dari penerimaan pajak 1.988,9 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp321 triliun, PNBP Rp492 triliun, dan hibah Rp400 miliar.

Baca Juga: Regulasi Disusun, Rasio Net Interest/EBITDA Jadi Patokan Pengurang PPh

Realisasinya, pendapatan negara tercatat Rp2.842,5 triliun atau 101,4% target. Perinciannya, penerimaan pajak Rp1.932,4 triliun (97,2% target), penerimaan kepabeanan dan cukai Rp300,2 triliun (93,5%), PNBP Rp579,5 triliun (117,8%), dan hibah Rp30,3 triliun (7.034,5%).


APBN 2024 juga mematok belanja negara di angka Rp3.325,1 triliun. Realisasinya, Rp3.350,3 triliun (100,8%).

Baca Juga: Polri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara, Sudah Kerja 6 Bulan

Dari data di atas, tercatat defisit APBN Rp507,8 triliun atau 2,29% PDB. Defisit keseimbangan primer pada 2024 tercatat Rp19,4 triliun, dengan SILPA Rp45,4 triliun. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN 2024, kinerja APBN, defisit, surplus, defisit APBN, penerimaan negara, inflasi, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 02 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI

Batal Adakan Diskon Tarif Listrik 50%, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

Senin, 02 Juni 2025 | 12:25 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Inflasi Mei 2025 Sebesar 1,6%

Senin, 02 Juni 2025 | 11:55 WIB
NERACA PERDAGANGAN

Neraca Dagang April 2025, BPS: Indonesia Surplus 160 Juta Dolar AS

Rabu, 28 Mei 2025 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Siapkan 5 Strategi Cegah Shortfall Pajak Terulang

berita pilihan

Kamis, 19 Juni 2025 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Sebut Belum Ada WP yang Ajukan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Rabu, 18 Juni 2025 | 20:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perpindahan Pengadilan Pajak Perlu Transformasi Penyelesaian Sengketa

Rabu, 18 Juni 2025 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Apakah Tetap Ada Survei Lokasi?

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:55 WIB
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

Jentera: Pemindahan Pengadilan Pajak ke MA Jadi Perubahan Fundamental

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Instansi Pemerintah Tak Pungut PPN atas 8 Jenis Transaksi Ini

Rabu, 18 Juni 2025 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Klaim Skema PPh Indonesia Sudah Berlandaskan Prinsip Keadilan

Rabu, 18 Juni 2025 | 17:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP hingga Mei 2025 Terkontraksi 24,9%

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:53 WIB
SERTIFIKASI KOMPETENSI PAJAK

Tax Center Perlu Dorong Perguruan Tinggi Jalin MoU dengan PERTAPSI

Rabu, 18 Juni 2025 | 16:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Dengan Kebijakan Pajak yang Tepat, Ekonomi RI Diyakini Bisa Tumbuh 8%

Rabu, 18 Juni 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Arthur Laffer Sarankan Skema Flat Tax, Begini Respons Sri Mulyani