SKP Bisa Batal Jika Pemeriksaan Pajak Dijalankan Tanpa SPHP atau PAHP

"Dalam hal dilakukan pembatalan…, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau PAHP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini," bunyi Pasal 21 ayat (2) PMK 15/2025.

Sebagai informasi, SPHP adalah surat yang memuat hasil pengujian pemeriksaan seperti pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang, dan perhitungan sementara dari sanksi dan/atau denda administratif.

Sepanjang proses pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, wajib pajak berhak menerima daftar temuan hasil pemeriksaan yang dilampirkan dalam SPHP.

SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan wajib ditanggapi oleh wajib pajak dalam waktu maksimal 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP. Setelah ditanggapi, wajib pajak akan menerima undangan untuk menghadiri PAHP dalam waktu maksimal 3 hari kerja terhitung sejak tanggal atas SPHP diterima DJP.

"PAHP adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara PAHP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang dan perhitungan sanksi dan/atau denda administratif," bunyi Pasal 1 angka 36 PMK 15/2025.

Pemeriksa kemudian menindaklanjuti PAHP dengan membuat risalah pembahasan dan ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak yang diperiksa.

Selain bahasan mengenai SKP, ada pula isu-isu lain yang juga diulas oleh media nasional pada hari ini. Di antaranya, update mengenai penghapusan sanksi administratif pasca-coretax system, kebijakan pemerintah menanggung sebagian PPN atas tiket pesawat, hingga aturan resmi mengenai penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Pemeriksa Wajib Sampaikan Pos dalam Pemeriksaan

Masih dalam pengaturan PMK 15/2025, pemeriksa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pos-pos dalam SPT, data, atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa.

Kewajiban pemeriksa pajak untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis terkait pos-pos yang diperiksa berlaku dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan dengan tipe pemeriksaan terfokus.

Pemberitahuan tertulis mengenai pos-pos SPT, data, atau kewajiban pajak tertentu yang diperiksa harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan. (DDTCNews)

Penghapusan Sanksi Coretax Bukan untuk Semua Masa Pajak

Wajib pajak perlu memperhatikan masa pajak yang diberikan penghapusan sanksi berdasarkan KEP-67/PJ/2025. Beleid ini mengatur penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akibat implementasi coretax system. Ingat, tidak semua masa diberikan relaksasi ini.

Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN masa pajak Januari 2025 tidak akan dikenakan sanksi sepanjang dilaporkan maksimal 10 Maret 2025. Selain itu, terlihat penghapusan sanksi sudah diatur hingga masa pajak Maret 2025.

Perlu diingat, penghapusan sanksi tersebut dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan pajak (STP). Adapun atas keterlambatan yang sudah diterbitkan STP maka kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP (DJP) akan menghapus pengenaan sanksi tersebut secara jabatan. (DDTCNews)

Pemerintah Tanggung Sebagian PPN Tiket Pesawat selama Mudik

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat ekonomi selama periode mudik Lebaran. Hal ini diatur dalam PMK 18/2025.

Masyarakat bisa memperoleh insentif PPN DTP apabila membeli tiket pesawat ekonomi pada 1 Maret 2025 – 7 April 2025 untuk penerbangan 24 Maret 2025 – 7 April 2025.

Hal yang perlu diingat, PPN DTP tidak diberikan 100%. Mengacu PMK 18/2025 pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6% dari nilai penggantian. Sementara itu, masyarakat sebagai penerima jasa masih perlu menanggung PPN sebesar 5% dari nilai penggantian. (DDTCNews)

Penyimpanan DHE SDA 100% Resmi Berlaku

Pemerintah resmi mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) sebesar 100% selama setahun, dari sebelumnya paling sedikit sebesar 30% dan dalam jangka waktu 3 bulan.

Kewajiban menempatkan DHE SDA sebesar 100% selama setahun diatur dalam PP 8/2025 yang merevisi PP 36/2023. Pengaturan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Ketentuan penempatan DHE SDA 100% selama setahun berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan kehutanan, dan perikanan. Sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dalam PP 8/2025, sehingga penempatan DHE SDA-nya tetap mengacu pada PP 36/2023, paling sedikit sebesar 30% dan dalam jangka waktu 3 bulan. (DDTCNews)

Pasca-Danantara: Tugas Berat Kembalikan Kepercayaan Publik

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai punya tugas berat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini menyusul jebloknya harga saham sejumlah emiten yang berkaitan dengan operasional Danantara.

Respons negatif publik terhadap Danantara sebenarnya bukan tanpa alasan. Dalam 1 dekade ini, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan banyaknya kasus korupsi yang menjerat BUMN.

Menteri BUMN sekaligus Ketua Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir optimistis seiring berjalannya waktu, kehadiran Danantara bisa membawa sentimen positif IHSG. Dia menjamin Danantara berbeda dengan sovereign wealth fund (SWF) yang gagal di sejumlah negara. (Harian Kompas) (sap)