DPR Usul Regulasi Fasilitas Kepabeanan Disederhanakan

"[Penyederhanaan regulasi] ini harus ditangkap supaya tidak ada regulasi yang tumpang tindih yang menghambat proses ekspor kita sehingga pendapatan negara kita tidak maksimal," katanya dikutip pada Kamis (22/5/2025).

Fauzi mengatakan pemerintah perlu menyederhanakan semua regulasi untuk mendorong ekspor, termasuk melalui optimalisasi fasilitas kepabeanan. Sebab, peningkatan kegiatan ekspor akan berkontribusi pada perekonomian dan penerimaan negara.

Dia menilai fasilitas kepabeanan seperti PLB memiliki peran strategis untuk mendorong ekspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong agar makin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Kalau ekspor kita lancar, pendapatan negara maksimal. Pasti yang sejahtera itu eksportir dan UMKM sebagai penopang daripada ekspor itu sendiri," ujarnya.

PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Kegiatan sederhana adalah kegiatan yang bukan merupakan kegiatan pengolahan (manufaktur) yang menghasilkan produk baru yang memiliki sifat, karakteristik, dan/atau fungsi yang berbeda dari barang asal.

Kegiatan sederhana tersebut di antaranya seperti: pengemasan atau pengemasan kembali; penyortiran; standardisasi (quality control); penggabungan (kitting); pengepakan; penyetelan; penyediaan barang tujuan ekspor; pemberian label berbahasa Indonesia; dan pelekatan pita cukai.

Barang yang diimpor ke PLB diberikan fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Melalui PLB, pelaku UMKM akan dapat memperoleh barang yang dibutuhkan untuk produksi dengan harga murah, meski dalam volume sedikit. (dik)