Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 03 Maret 2025 | 08:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Fokus
Reportase

Apa yang Dilakukan DJP Tahun Depan? Intip di Sini

A+
A-
9
A+
A-
9
Apa yang Dilakukan DJP Tahun Depan? Intip di Sini

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Kurang dari seminggu lagi tahun anggaran 2019 sudah dimulai. Dengan target penerimaan pajak dalam APBN 2019 senilai 1.577,6 triliun, apa saja yang akan dilakukan Ditjen Pajak pada tahun depan?

Dalam wawancaranya dengan DDTCNews belum lama ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan institusinya akan menyusun rencana strategis (renstra) jangka menengah, sesuai dengan reformasi administrasi yang dibuat.

Menurutnya, ada sedikit kerancuan antara renstra dan realisasi kegiatan dalam lima tahun terakhir. Ada beberapa isu dan kegiatan yang sejatinya tidak ada di renstra tapi dijalankan. Selain itu, ada beberapa program yang tidak sesuai dengan rencana waktunya.

Baca Juga: World Bank Sarankan Thailand Optimalkan Pajak untuk Danai Bansos

“Ini jadi tumpang tindih atau ada yang enggak nyambung sepertinya. Untuk renstra selanjutnya, kita dudukkan lah. Dengan demikian, reform-nya betul-betul satu reform yang dikerjakan semua,” jelas Robert, seperti dikutip pada Kamis (27/12/2018).

Selain itu, pada 2019, Ditjen Pajak (DJP) akan melanjutnya berbagai perbaikan tata kelola. Apalagi, perbaikan itu sudah dimulai sejak 2016. Perbaikan dari sisi wajib pajak sudah terjadi sejak tax amnesty berlangsung. Selanjutnya, waktunya untuk DJP membenahi diri.

Pembenahan ini dilakukan dengan pengelolaan basis pajak, menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan, serta perbaikan tata kelola, terutama untuk pemeriksaan. Menurutnya, beberapa agenda ini cukup powerful untuk mendukung pengamanan target penerimaan 2019.

Baca Juga: MFA Buat Login Jadi Panjang, Hindari Lapor SPT Tahunan Jelang Deadline

“Jadi DJP harus memperbaiki diri. Kalau enggak, kita bisa kehilangan momentum lagi. Mungkin bisa dikatakan [2019] tahun keberlangsungan reformasi,” imbuh Robert.

Dia mengatakan peluang tercapainya target penerimaan pajak tahun depan seharusnya lebih besar. Walaupun, ada beberapa aspek yang tetap menjadi perhatian DJP, salah satunya terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah pada 2018 yang berpengaruh pada setoran tahun depan.

“Bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai outstanding utang besar atau bayar bunga, mungkin dia akan membukukan rugi kurs. Rugi kurs 2018 kan nanti dilaporkan dalam SPT [surat pemberitahuan] pada April 2019. Itu mempengaruhi setoran dia,” jelasnya.

Baca Juga: DDTC Exclusive Gathering 2025: Memetakan Tantangan Pajak Terkini

Simak juga wawancara lengkap dengan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam majalah InsideTax edisi 40. Unduh majalah InsideTax di sini. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : dirjen pajak, Robert Pakpahan, renstra, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Januari 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Jamin Kelebihan Pungut PPN Bakal Dikembalikan

Kamis, 02 Januari 2025 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12% Berlaku, Tarif Pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri Ikut Naik

Kamis, 02 Januari 2025 | 15:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Transaksi yang Sudah Pakai DPP Nilai Lain Tetap Ikuti Aturan Existing

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:30 WIB
PMK 81/2024

Keputusan yang Dikirim via Coretax Dianggap Sudah Diterima Wajib Pajak

berita pilihan

Selasa, 04 Maret 2025 | 06:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Siapkan Stimulus Perpajakan untuk Kegiatan Usaha Bulion

Senin, 03 Maret 2025 | 17:05 WIB
BATU BARA DAN MINERAL

Harga Batu Bara Acuan Ditetapkan US$128,24 untuk Periode I Maret 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Bahlil Minta Kepala Daerah Tak Persulit Perizinan Migas

Senin, 03 Maret 2025 | 16:37 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Ditanggung Pemerintah atas Tiket Mudik, Download di Sini!

Senin, 03 Maret 2025 | 16:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif Rp3 Miliar, Tersangka Ditahan Kejaksaan

Senin, 03 Maret 2025 | 16:07 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Perlakuan Pajak bagi Pembayar Zakat di Berbagai Negara, Seperti Apa?

Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu BAPA dalam Audit Kepabeanan?

Senin, 03 Maret 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tarif Jalan Tol Didiskon 20 Persen selama Mudik Lebaran, Ini Kata AHY

Senin, 03 Maret 2025 | 14:15 WIB
MINYAK KELAPA SAWIT

Harga Referensi Turun, Tarif Bea Keluar CPO US$124/MT di Februari 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 14:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertama dalam 25 Tahun, RI Deflasi Tahunan 0,09% di Februari 2025