Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 03 Maret 2025 | 08:00 WIB
FOUNDER DDTC DARUSSALAM:
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:03 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Februari 2025 | 17:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Fokus
Reportase

Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

A+
A-
1
A+
A-
1
Menkeu Sebut Loyonya Penerimaan Pajak Jadi Indikasi Lesunya Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews – Pelemahan ekonomi global mulai berdampak pada perekonomian nasional. Indikasi ini, diklaim pemerintah, terlihat dari kinerja fiskal hingga akhir April 2019. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (17/5/2019).

Saat merilis APBN Kita terkait data kinerja APBN 2019 hingga akhir April, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mulai mewaspadai indikasi pelemahan ekonomi nasional yang tercermin dari lesunya realisasi pendapatan negara.

“Kami melihat tanda-tanda perekonomian mengalami penurunan yang terefleksi dalam penerimaan pajak yang tumbuh melemah. Ekonomi mengalami tekanan dan melemah, tapi tidak masuk zona negatif. Kami harus mulai waspada,” jelasnya.

Baca Juga: Ada Diskon PPN, Pemerintah Bidik Harga Tiket Pesawat Turun 14 Persen

Realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2019 tercatat senilai Rp530,7 triliun atau 24,5% dari target Rp2.165,1 triliun. Realisasi ini hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, pendapatan negara per akhir April 2018 tercatat tumbuh 13,3%.

Adapun realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2019 tercatat hanya mampu tumbuh 1,02% secara tahunan. Performa ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,89%.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: SKP Bisa Batal Jika Pemeriksaan Pajak Dijalankan Tanpa SPHP atau PAHP
  • Defisit Anggaran Sudah 0,63% PDB

Lesunya kinerja penerimaan pajak hingga April 2019 membuat realisasi defisit APBN sudah mencapai Rp101,04 triliun atau 0,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN baru mencapai Rp54,9 triliun atau 0,37% PDB.

Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi defisit tersebut dinilai stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp102 triliun, lantaran peningkatan pos penerimaan dan belanja seimbang. Dia memastikan bahwa posisi defisit anggaran akan terus dijaga agar mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 1,84% dari PDB.

“Realisasi defisit APBN masih terkendali,” ujarnya.

Baca Juga: Luhut Sebut Govtech Bisa Tingkatkan Tax Ratio, Ternyata Ini Alasannya
  • Terpapar Efek Restitusi dan Impor

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan penerimaan hingga April 2019.Pertama, adanya kebijakan restitusi dipercepat. Kedua, melemahnya kegiatan impor.

“Pertumbuhan penerimaan tidak sama seperti tahun lalu alasan utama adalah restitusi yang dipercepat. Selain itu, impor melambat secara drastis dari tahun lalu karena faktor policy pemerintah,” katanya.

  • BI Tahan Suku Bunga Acuan

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang mulai memanas telah berimbas pada nilai tukar rupiah dan kinerja perdagangan. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 6%. Dosis kebijakan moneter ini diyakini masih cukup akomodatif untuk memacu perekonomian nasional.

Baca Juga: Ada Opsen, Penerimaan Pajak Kendaraan Kepri Susut Rp10 Miliar
  • Pemerintah Terbitkan Samurai Bonds

Prospek positif pasar Jepang memicu pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara (SUN) berdenominasi yen atau yang sering disebut Samurai Bonds senilai 177 miliar yen. Kali ini, pemerintah mengemisi Samurai Bonds bertenor panjang yakni 15 tahun dan 2- tahun.

“Ini merupakan respons dari indikasi adanya permintaan dari para investor Jepang. Pasar Jepang relatif stabil,” kata Direktur SUN Loto S. Ginting.

Baca Juga: Batas Lapor SPT Tahunan Tak Geser, Cermati Penghapusan Sanksi Coretax

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, penerimaan pajak, defisit anggaran, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 21 Februari 2025 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Penegasan soal Pengkreditan Pajak Masukan, Ada 5 Poin Utama

Kamis, 20 Februari 2025 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PPh Final UMKM 0,5% Dipastikan Lanjut, Meski Tak Masuk Paket Prabowo

Rabu, 19 Februari 2025 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sinyal Pajak Minimum Global Batal, Airlangga Belum Bahas dengan Menkeu

Rabu, 19 Februari 2025 | 07:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Catat! 5 Hari Tak Respons SPHP, WP Dianggap Tak Sampaikan Tanggapan

berita pilihan

Senin, 03 Maret 2025 | 17:05 WIB
BATU BARA DAN MINERAL

Harga Batu Bara Acuan Ditetapkan US$128,24 untuk Periode I Maret 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN ENERGI

Bahlil Minta Kepala Daerah Tak Persulit Perizinan Migas

Senin, 03 Maret 2025 | 16:37 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Ditanggung Pemerintah atas Tiket Mudik, Download di Sini!

Senin, 03 Maret 2025 | 16:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif Rp3 Miliar, Tersangka Ditahan Kejaksaan

Senin, 03 Maret 2025 | 16:07 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Perlakuan Pajak bagi Pembayar Zakat di Berbagai Negara, Seperti Apa?

Senin, 03 Maret 2025 | 15:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu BAPA dalam Audit Kepabeanan?

Senin, 03 Maret 2025 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tarif Jalan Tol Didiskon 20 Persen selama Mudik Lebaran, Ini Kata AHY

Senin, 03 Maret 2025 | 14:15 WIB
MINYAK KELAPA SAWIT

Harga Referensi Turun, Tarif Bea Keluar CPO US$124/MT di Februari 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 14:01 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertama dalam 25 Tahun, RI Deflasi Tahunan 0,09% di Februari 2025

Senin, 03 Maret 2025 | 14:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Bisa Tambah Jam Layanan Khusus untuk Terima SPT Tahunan