Pembeli Tak Beri NIK, PKP Tak Bisa Asal Bikin Faktur Pajak Digunggung

Bisa saja faktur pajak digunggung dibuatkan. Namun, faktur pajak digunggung cuma bisa dibuatkan kepada konsumen dengan karakteristik konsumen akhir.

Sesuai Pasal 26 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022, PKP bisa membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli BKP/JKP, termasuk NIK dan NPWP, untuk setiap penyerahan BKP/JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir.

Siapa sih konsumen akhir?

Konsumen akhir harus memenuhi dua karakter. Pertama, pembeli barang atau jasa mengonsumsi secara langsung barang atau jasa yang dibeli. Kedua, pembeli barang atau jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa dimaksud untuk kegiatan usaha.

"Apabila lawan transaksi tidak memenuhi ketentuan diatas maka tidak dapat dibuatkan faktur pajak digunggung," tulis @kring_pajak.

Selain bahasan mengenai faktur pajak digunggung, ada pula pembahasan mengenai penggunaan e-faktur 4.0 yang baru dirilis pekan lalu. Kemudian, ada pula ulasan mengenai angsuran PPh 25 setelah pemanfaatan PPh final 0,5% habis, ketentuan due diligence AEOI, hingga kepastian soal dimulainya coretax system.

Berikut ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Ingat Lagi Soal Faktur Pajak Pedagang Eceran

PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir dikategorikan sebagai PKP pedagang eceran.

Faktur pajak yang dibuat oleh PKP pedagang eceran atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir paling sedikit memuat beberapa informasi. Di antaranya, nama, alamat, dan NPWP pihak yang melakukan penyerahan BKP/JKP; jenis barang atau jasa beserta harganya; PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; serta kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Kode dan nomor seri faktur pajak atas penyerahan kepada pembeli berkarakteristik konsumen akhir dapat ditentukan sendiri oleh para PKP pedagang eceran sesuai dengan kelaziman usahanya masing-masing. (DDTCNews)

Angsuran PPh 25 Tahun Pertama Pasca-PPh Final UMKM Habis

Wajib pajak diingatkan kembali mengenai angsuran PPh Pasal 25 bagi wajib pajak badan yang baru mulai menggunakan tarif umum dari sebelumnya menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%.

Kring Pajak menegaskan wajib pajak yang telah melewati jangka waktu pengenaan PPh final sesuai dengan PP 55/2022 wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 mulai tahun pajak wajib pajak dikenai tarif PPh umum.

“Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf b PMK 164/2023, bagi wajib pajak selain wajib pajak seperti dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diberlakukan seperti wajib pajak baru,” jelas Kring Pajak. (DDTCNews)

Nasabah Harus Bersedia Memberikan Informasi Due Diligence

Lembaga keuangan pelapor memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence). Prosedur yang dilakukan pun harus sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan atau common reporting standard (CRS) untuk keperluan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (AEOI).

Dalam hal calon nasabah baik orang pribadi ataupun entitas tidak bersedia untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan due diligence, lembaga keuangan pelapor harus menolak pembukaan rekening oleh calon nasabah tersebut.

"Misal Mr X dari Singapura membuka rekening di bank Indonesia. Mr X tidak mau memberikan informasi TIN Singapura. Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku harus menolak membukakan rekening," kata Kepala Seksi Pertukaran Informasi I Direktorat Perpajakan Internasional DJP Arnaldo Purba. (DDTCNews)

NITKU Muncul Pada Cetakan Faktur Pajak

Tampilan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU) akan muncul otomatis pada cetakan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur 4.0.

DJP menyampaikan dalam pembuatan faktur pajak, aplikasi e-faktur 4.0 mengakomodasi penggunaan NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, dan NIK.

“Pada cetakan e-faktur, tampilan NITKU muncul otomatis setelah Kakak berhasil melakukan upload faktur pajak dan tidak di-input secara manual,” tulis contact center DJP, Kring Pajak. (DDTCNews)

Kapan Sistem Coretax Bakal Diluncurkan?

DJP berharap sudah bisa menggunakan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun depan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan diluncurkan pada akhir tahun ini.

“Memang di akhir tahun ini kita akan mulai launch atau diimplementasikan. Harapannya di tahun 2025, kita akan sudah bisa menggunakan sistem yang baru,” ujar Dwi. (DDTCNews) (sap)