Reformasi Pajak Trump Mulai Temui Titik Terang

“Hanya saja ingin dipastikan terlebih dulu, bagaimana bentuk akhir dari rancangan undang-undang perpajakan tersebut,” tuturnya, Selasa (17/10).

Dukungan tersebut diharapkan akan membuat draf undang-undang yang baru dapat disetujui sebelum Januari 2018. Partai Republik sendiri dalam hal ini tidak mau kejadian gagal dicabutnya Obamacare pada pertengahan tahun ini, kembali terjadi pada rencana refromasi pajak.

Kini penolakan yang cukup besar pun mengemuka dikalangan legislatif AS. Penolakan itu didasarkan pada ancaman melebarnya defisit anggaran Amerika Serikat (AS) akibat aturan perpajakan nasional yang baru.

Adapun defisit anggaran Paman Sam selama ini telah menjadi isu yang paling sensitif di kubu legislatif AS, terutama dari Parta Demokrat. Pasalnya, selama ini Pemerintah AS cukup kesulitan untuk merealisasikan program barunya, lantaran terbentur risiko pelebaran defisit anggaran nasional.

Salah satu persoalan terbesar yang menjelaskan mengapa defisit anggaran menjadi isu krusial adalah Pemerintah AS telah terjebak dalam defisit anggaran tahunan sebesar US$550 miliar dan utang nasional melebihi US$20 triliun. Nilai utang tersebut terakumulasi dari defisit dan bunga utang masa lalu.

Apabila draft reformasi pajak AS telah direalisasikan, maka pendapatan nasional akan terpangkas secara tajam hingga US$6 triliun. Di sisi lain, tidak ada pemotongan belanja yang sepadan yang diusulkan untuk menambal kerugian akibat reformasi pajak tersebut.

Akibatnya seperti dilansir dalam unionleader.com, pemangkasan tarif pajak yang diusulkan Trump berpeluang besar memperbesar defisit dan menambah utang.*