Cuma Dapat Anggaran Belanja 2025 Rp681 Miliar, BKPM Lapor ke DPR

"Kalau dibandingkan dengan alokasi anggaran 2024 yang senilai Rp1,22 triliun, terdapat penurunan anggaran kurang lebih 44%. Jadi mengalami penurunan yang sangat signifikan," kata Rosan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (3/9/2024).

Menurut Rosan, anggaran senilai Rp681,88 miliar hanya cukup untuk mendanai kegiatan-kegiatan rutin. "Ini menimbulkan konsekuensi seperti terbatasnya pembiayaan untuk kegiatan peningkatan konsolidasi perencanaan, hilirisasi, dan promosi penanaman modal," ujar Rosan.

Rosan mengatakan Kementerian Investasi/BKPM memiliki Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di 9 negara. Bila anggaran dipangkas, Kementerian Investasi/BKPM berpotensi mengurangi jumlah IIPC yang selama ini menjalankan kegiatan promosi investasi.

Bila target investasi tidak tercapai akibat kurangnya anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Investasi/BKPM, target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan juga berpotensi tidak tercapai. Perlu diketahui, target realisasi investasi naik dari Rp1.650 triliun pada tahun ini menjadi senilai Rp1.905 triliun pada 2025.

"Tentunya ini [penurunan anggaran Kementerian Investasi/BKPM] akan juga berdampak ke penciptaan lapangan kerja, pelayanan kepada pelaku usaha, dan lain-lain," ujar Rosan.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, mayoritas belanja pada RAPBN 2025 adalah belanja nonkementerian dan lembaga (non-K/L) yakni senilai Rp1.716,4 triliun atau 63,7% dari total belanja pemerintah pusat yang diusulkan.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tingginya belanja non-K/L diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ketika resmi menjabat, Prabowo dapat mengalokasikan belanja non-K/L ke kementerian-kementerian terkait.

"Presiden baru dengan kabinet akan melihat program itu, dan DIPA-DIPA akan dipindahkan dari belanja pemerintah pusat yang non-K/L ke katakanlah menteri pertanian, PUPR, kesehatan, atau pendidikan," ujar Sri Mulyani. (sap)