Sri Mulyani: AEoI Bisa Pulangkan Rp1.000 Triliun ke RI

“Dari program tax amnesty terbukti ada Rp1.000 triliun lebih harta WNI di luar negeri. Sebagian besar atau 60%-nya berada di Singapura, lalu disusul yaitu Hong Kong, Australia, Macau,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (21/6).

Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 guna menjalankan AEoI tersebut. Perppu itu sebagai landasan utama suatu negara keikutsertaannya dalam pertukaran akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan.

Melalui Perppu tersebut, pemerintah khususnya otoritas pajak bisa mengetahui dan menindaklanjut harta WNI yang belum dipajaki di luar negeri. Namun, pemerintah pun tidak memajaki seluruh harta yang dimiliki oleh wajib pajak.

Perppu 1/2017 memiliki aturan turunan yang tertata dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017 yang sudah direvisi dengan membatasi saldo minimal wajib pajak yang bisa diakses yaitu sebesar Rp1 miliar.

Namun, ketentuan tersebut baru bisa berlaku efektif pada bulan September 2018. Mengingat, pemerintah tahun ini baru saja mempersiapkan berbagai persyaratan utama dalam keikutsertaan program internasional tersebut.

Padahal sudah banyak negara yang memulainya sejak tahun ini, namun Indonesia tergabung dalam negara yang baru bisa memulainya tahun depan bersama dengan beberapa negara lainnya. (Amu/Gfa)