Kemenkeu Terbitkan Panduan Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

“... bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 71 PP 1/2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah,” bunyi pertimbangan PMK 87/2024, dikutip pada Senin (11/11/2024)

UU HKPD dan PP 1/2024 di antaranya memperluas akses pembiayaan bagi daerah melalui penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah. Perluasan akses tersebut juga dibarengi dengan penyederhanaan proses pelaksanaan pembiayaan.

Adapun opsi penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah menjadi salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan daerah. Opsi tersebut disediakan karena kemampuan keuangan daerah masih relatif terbatas dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana publik.

Nah, PMK 87/2024 diterbitkan untuk memberikan perincian tata cara penerbitan dan pembelian kembali obligasi daerah dan/atau sukuk daerah. Melalui PMK 87/2024, Kemenkeu di antaranya menegaskan kembali 3 tujuan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Pertama, obligasi daerah dan/atau sukuk daerah diterbitkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah.

Kedua, obligasi daerah dan/atau sukuk daerah diterbitkan untuk pengelolaan portofolio utang daerah. Pengelolaan portofolio utang daerah dilakukan untuk membiayai kembali pembiayaan utang daerah yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana daerah

Ketiga, obligasi daerah dan/atau sukuk daerah penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah. Hal ini dilakukan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana daerah yang dilaksanakan melalui BUMD.

Kendati demikian, pemerintah daerah tidak bisa sembarang menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah. Adapun obligasi daerah dan/atau sukuk daerah harus memenuhi persyaratan administrasi, keuangan, dan kelayakan kegiatan.

Persyaratan administrasi berarti dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, persyaratan keuangan terdiri atas 3 syarat.

Pertama, batas maksimal pembiayaan utang daerah. Syarat ini mengharuskan jumlah sisa pembiayaan utang daerah ditambah jumlah pembiayaan utang daerah yang akan ditarik tidak melebihi 75%) dari jumlah pendapatan apbd tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.

Kedua, rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah ditetapkan paling sedikit 2,5. Ketentuan mengenai penghitungan rasio kemampuan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran PMK 87/2024.

Ketiga, batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan dalam PMK mengenai batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah.

Sementara itu, persyaratan kelayakan kegiatan berarti kesesuaian terhadap aspek kewenangan, perencanaan, dan penganggaran daerah serta sinkronisasi dengan pendanaan pembiayaan selain obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Selain itu, penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dapat dilakukan sepanjang telah mendapat persetujuan menteri keuangan. Adapun menteri keuangan akan memberikan persetujuan setelah mendapat pertimbangan menteri dalam negeri.

Untuk itu, kepala daerah perlu menyampaikan rencana penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri. Adapun PMK 87/2024 ini berlaku mulai 6 November 2024.

Perincian tata cara penerbitan dan pembelian kembali obligasi daerah dan/atau sukuk daerah dapat disimak dalam PMK 87/2024. Berlakunya PMK 87/2024 akan sekaligus mencabut PMK 111/2012 s.t.d.d PMK 18-/2015 yang mengatur tentang tata cara penerbitan dan pertanggungjawaban obligasi daerah. (sap)